Rumor Merger GoTo–Grab: Siklus Startup Teknologi, Dari Era Bakar Uang ke Tuntutan Profit

Ketika Sebuah Rumor Menyingkap Siklus Besar yang Tak Terlihat

Jakarta, rooma21.com : Selama beberapa bulan terakhir, pasar teknologi Asia Tenggara diguncang oleh satu rumor yang terus bergema di ruang-ruang analis: kemungkinan terjadinya konsolidasi antara GoTo dan Grab. Keduanya pernah menjadi simbol euforia ekonomi digital—lahir dari semangat inovasi, bertumbuh melalui ekspansi agresif, dan membakar triliunan rupiah demi memenangkan pasar. Namun hari ini, keduanya berdiri di dua ujung spektrum strategi yang sangat berbeda.

Di satu sisi, GoTo memilih jalur konsolidasi. Setelah mengalami tekanan finansial bertahun-tahun, perusahaan ini masuk ke fase baru: mengejar efisiensi, menutup lini bisnis yang tidak produktif, merapikan struktur, dan berupaya membuktikan jalan menuju profitabilitas. GoTo bergerak dengan prinsip “lebih ramping, lebih terkendali, dan lebih disiplin”, sebuah strategi yang semakin lazim dalam lanskap teknologi global di era pasca-bakar-uang.

Di sisi lain, Grab tetap mempertahankan model ekspansi lintas negara. Perusahaan ini beroperasi di delapan pasar Asia Tenggara dan terus memperkuat dominasi regionalnya melalui transportasi, pengantaran makanan, dan layanan keuangan digital. Strategi Grab lebih dekat dengan model super-app regional yang menekankan skala, jaringan, dan penyebaran risiko pasar—meskipun biaya ekspansi besar masih menekan margin laba mereka.

Ketika dua entitas dengan strategi yang hampir bertolak belakang tiba-tiba disebut-sebut “duduk di meja yang sama”, pasar langsung membaca bahwa ini bukan sekadar isu korporasi biasa. Isu merger menjadi penting bukan karena dua perusahaan ingin bergabung, tetapi karena ia menyentuh jantung persoalan yang lebih besar: bagaimana startup teknologi seharusnya berkembang, siapa yang mengendalikan arah mereka, dan bagaimana model bisnis mereka bertransformasi di tengah perubahan siklus industri.

Rumor GoTo – Grab hanyalah pintu masuk menuju diskusi yang lebih fundamental.

Untuk memahami ujung cerita—mengapa negara ikut memberi sinyal, mengapa investor global menekan efisiensi, dan mengapa ekonomi digital Indonesia dipandang terlalu penting untuk dibiarkan “berjalan sendiri”—kita harus kembali ke dasar: bagaimana sebenarnya startup teknologi dibangun dan dikembangkan?

Selama satu dekade, dunia hidup dalam era bakar duit, sebuah fase ketika strategi utama perusahaan teknologi adalah “ambil pasar dulu, untung nanti”. Investor rela menggelontorkan dana tanpa batas, pendiri diberi kekuasaan voting absolut melalui multi-class shares, dan ekspansi dianggap lebih penting daripada laba jangka pendek. Logika utamanya sederhana: siapa yang tumbuh paling cepat, dialah pemenang kategori yang akan menguasai masa depan.

Namun siklus itu berubah. Sejak 2020-an, industri teknologi global memasuki fase kedewasaan. Suku bunga naik, valuasi runtuh, modal mengetat, dan investor mulai menuntut kejelasan profit. Startup yang dulu dimanjakan tiba-tiba dipaksa disiplin. Perusahaan yang selalu membakar uang kini menutup unit-unit yang tidak produktif. Pendiri yang visioner mulai digantikan operator yang fokus pada angka. Dan negara mulai melihat perusahaan teknologi bukan lagi sebagai startup, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi.

Baca Juga : Merger GoTo Grab: Analisis Saham GOTO & Ekonomi Digital 2025

Di tengah perubahan siklus besar inilah, isu GoTo–Grab menjadi titik sorot. Bukan karena mergernya, tetapi karena kasus ini mencerminkan benturan dua dunia: antara strategi ekspansi dan strategi konsolidasi, antara masa lalu yang agresif dan masa depan yang disiplin, antara logika startup dan logika infrastruktur nasional.

Artikel ini akan membahas empat hal utama:

1. Bagaimana model bisnis startup teknologi dibangun, termasuk peran pendiri, investor, dan logika bakar uang.
2. Mengapa era bakar uang runtuh secara global, dan bagaimana perubahan siklus ini memaksa perusahaan teknologi masuk fase kedewasaan baru.
3. Bagaimana perbedaan strategi GoTo dan Grab mencerminkan dua paradigma besar industri teknologi hari ini.
4. Mengapa rumor merger menjadi penting, bukan karena dramanya, tetapi karena ia membuka realitas tentang arah masa depan ekonomi digital Indonesia.

“Di dunia startup, merger bukan sekadar soal angka. Ia adalah cermin dari siklus industri — siapa yang siap bertahan, dan siapa yang terpaksa melebur.” Tech Industry Analyst, Asia Pacific (2025)

Cara Investor Melihat Startup Teknologi: Permainan yang Berbeda dari Bisnis Konvensional

Dalam dunia bisnis tradisional, perusahaan dinilai dari laba yang dihasilkan, aset yang dimiliki, dan arus kas yang stabil. Namun logika itu tidak pernah benar-benar berlaku untuk startup teknologi. Selama satu dekade terakhir, perusahaan digital dibangun bukan untuk mencari profit cepat, melainkan untuk menguasai masa depan. Para investor yang masuk sejak awal memahami bahwa teknologi memiliki pola permainan yang sama sekali berbeda—sebuah siklus bisnis digital yang terdiri dari fase: seed, growth, hypergrowth, consolidation, dan profit phase.

Pada fase awal, tujuan investor bukanlah mengejar keuntungan finansial, melainkan membangun fondasi perilaku pengguna. Startup teknologi harus menciptakan kebiasaan baru: memesan kendaraan lewat aplikasi, berbelanja daring, membayar tanpa uang tunai, atau melakukan transaksi tanpa bertemu fisik. Proses ini membutuhkan perubahan budaya, dan perubahan budaya membutuhkan waktu, insentif, dan—paling mahal—penetrasi pasar yang agresif.

Itulah sebabnya investor di fase awal mengalirkan dana besar tanpa menuntut laba. Mereka percaya pada prinsip klasik bisnis digital: “ambil pasar dulu, monetisasi nanti.” Dalam logika ekonomi digital, yang terpenting bukan pendapatan jangka pendek, tetapi jumlah pengguna, frekuensi transaksi, dan kekuatan jejaring. Semakin besar ekosistem, semakin besar daya tawarnya untuk monetisasi di masa depan. Inilah sebabnya startup teknologi—meski merugi triliunan—justru mendapat valuasi yang melambung hingga menjadi unicorn atau decacorn.

Di fase hypergrowth, strategi bakar uang menjadi senjata utama. Subsidi ongkos kirim, diskon tak wajar, promosi tanpa henti, dan cashback besar-besaran bukan kesalahan manajemen, melainkan strategi terukur untuk menciptakan efek bola salju. Investor global melihat bakar uang sebagai bentuk akuisisi pengguna, dan akuisisi pengguna sebagai bentuk “aset masa depan”. Selama grafik pertumbuhan naik, modal akan terus mengalir.

Dalam fase ini pula, pendiri diberikan kekuasaan penuh melalui multi-class shares—struktur kepemilikan di mana saham pendiri (sering disebut Series B atau super-voting shares) memiliki hak suara berlipat ganda dibanding pemegang saham publik. Tujuannya bukan untuk menciptakan ketimpangan, melainkan untuk melindungi visi jangka panjang dari tekanan jangka pendek. Investor setuju, karena mereka ingin pendiri berfokus membangun kerajaan, bukan mengejar laba kuartalan.

Namun model ini memiliki sisi gelapnya. Ketika bisnis memasuki fase konsolidasi, dan investor mulai menuntut efisiensi, hak suara besar pendiri dapat menjadi hambatan jika visi mereka tidak lagi sejalan. Konflik halus antara pendiri dan investor akhirnya menjadi bagian alami dari siklus bisnis teknologi. Pada titik tertentu, perusahaan harus memilih: mempertahankan idealisme ekspansi, atau bergeser ke disiplin operasional demi keberlanjutan jangka panjang.

Fase inilah yang kini dialami oleh mayoritas perusahaan teknologi global.

Model pertumbuhan ekstrem yang selama bertahun-tahun dianggap normal kini mulai dipertanyakan. Investor tidak lagi melihat transaksi tinggi sebagai jaminan nilai. Mereka mulai melihat struktur biaya, efisiensi proses, margin kontribusi, dan kemampuan manajemen mengelola arus kas. Siklus bisnis digital telah berputar, dan perusahaan yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan cepat mulai terseok.

Baca Juga : Merger Grab-GoTo: KPR Gig Economy & Ancaman Fintech Mortgage

Dan pada titik inilah, perbedaan strategi antara GoTo dan Grab mulai masuk akal. Yang satu memilih konsolidasi sebagai jalan menuju keberlanjutan, sementara yang lain tetap mempertahankan skala regional sebagai sumber kekuatan. Pilihan ini bukan lahir dari selera manajemen, melainkan respons terhadap siklus besar industri teknologi yang sedang berubah.

“Konsolidasi adalah strategi perusahaan yang siap profit. Ekspansi adalah strategi perusahaan yang masih mencari bentuk.” — McKinsey Southeast Asia Digital Outlook (2024)

Era Bakar Uang: Fase Hypergrowth yang Mengubah Segalanya

Selama lebih dari satu dekade, Asia Tenggara hidup dalam sebuah eksperimen ekonomi digital terbesar yang pernah terjadi. Mulai dari transportasi, belanja daring, pembayaran, hingga pengantaran makanan, semua berubah dengan cepat karena perusahaan-perusahaan teknologi menjalankan strategi yang sama: bakar uang untuk menguasai pasar. Strategi ini bukan kesalahan; sebaliknya, ia adalah metode yang paling dirayakan dalam ekosistem venture capital global.

Model ini berangkat dari keyakinan sederhana tetapi kuat: “Di dunia digital, pemenangnya hanya satu atau dua.” Karena itu, pertarungan harus dimenangkan dengan cepat, sebelum kompetitor punya kesempatan untuk tumbuh. Pada fase ini, investor global seperti SoftBank Vision Fund, Sequoia Capital, dan Tencent tidak pernah melihat kerugian sebagai ancaman. Justru sebaliknya, kerugian adalah konsekuensi normal dari membangun kebiasaan pengguna dan menciptakan perubahan perilaku.

Salah satu kalimat paling terkenal yang menggambarkan era ini datang dari Masayoshi Son (SoftBank): “If you want to be a winner in the internet industry, you must be willing to lose money first.”

Quote itu menjadi mantra banyak startup di dunia, termasuk Asia Tenggara. Yang penting bukan cashflow, tetapi dominasi pasar. Yang penting bukan pendapatan, tetapi pertumbuhan pengguna.

Laporan McKinsey tahun 2019 bahkan menyebut fase ini sebagai “the golden decade of subsidized digital consumption”, ketika konsumen menikmati diskon yang bahkan tidak rasional secara ekonomi. Transportasi bisa lebih murah daripada ojek pangkalan, makanan diantar lebih murah daripada masak sendiri, dan barang e-commerce sering tiba lebih cepat daripada harga yang dibayarkan untuk ongkir.

Pada puncaknya, strategi ini melahirkan unicorn dan decacorn baru hampir setiap tahun. Indonesia, Singapura, dan Vietnam menjadi episentrum pertumbuhan digital. Para pendiri dipuji sebagai visioner, investor mendorong ekspansi tanpa batas, dan regulator membiarkan pertumbuhan ini berlangsung karena dampaknya positif untuk adopsi digital nasional.

Namun seperti semua siklus ekonomi, fase hypergrowth memiliki umur. Model yang dibangun di atas pembakaran modal tidak dirancang untuk bertahan panjang. Di balik promo dan diskon yang “terlalu baik untuk menjadi kenyataan”, ada biaya operasional besar yang terus menumpuk.

Tanda-tanda retak mulai terlihat pada 2021–2022 ketika suku bunga global naik, pendanaan venture capital mengetat, dan pasar saham teknologi runtuh. Perusahaan yang sebelumnya dianggap “tak mungkin gagal” tiba-tiba dipaksa memilih antara bertahan atau menyusut. Sea Group menutup Shopee di beberapa negara. Grab memperlambat ekspansi. Uber keluar dari Asia. Dan GoTo melakukan restrukturisasi besar-besaran.

Baca Juga : Peta AI 2030: Agentic AI, Otomasi, & Masa Depan Manusia

Goldman Sachs menyebut periode ini sebagai “the great tech normalization”, di mana ekspektasi investor berubah dari pertumbuhan ekstrem menuju profitabilitas nyata.

Dengan kata lain, era bakar uang resmi berakhir.

Dan ketika aliran modal berhenti, seluruh industri sadar: keunggulan bukan lagi ditentukan oleh keberanian ekspansi, tetapi oleh kemampuan bertahan dan mengeksekusi.

Perubahan inilah yang menjadi latar belakang perbedaan strategi GoTo dan Grab hari ini. Dan perubahan inilah yang menjadikan rumor merger mereka bukan sekadar isu celetukan pasar, tetapi refleksi dari siklus industri yang sedang bergerak ke fase baru.

“Di era bakar uang, semua perusahaan terlihat sama. Di era profit, baru terlihat siapa yang benar-benar bisnis dan siapa yang hanya produk subsidi.”

Titik Balik Siklus: Ketika Dunia Teknologi Masuk Fase Koreksi Besar | GoTo – Grab

Setelah lebih dari satu dekade hidup di bawah logika “growth at all cost”, dunia teknologi akhirnya tiba pada fase yang selalu muncul dalam setiap siklus industri: fase koreksi. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba; seluruh gejalanya sudah tampak sejak 2020. Namun para pelaku industri baru benar-benar merasakannya ketika pasar modal global mulai menutup keran pendanaan dan menuntut disiplin fundamental yang selama ini diabaikan.

Dalam waktu yang lama, startup teknologi diperlakukan sebagai pengecualian dari hukum bisnis. Mereka tidak dituntut untuk menghasilkan laba, tidak diminta menjaga efisiensi, dan tidak pernah diminta rasionalitas biaya. Yang diminta hanya satu: tumbuh secepat mungkin. Pendanaan mengalir deras, promosi berjalan tanpa batas, dan pemain yang kalah dianggap sebagai “biaya eksperimen”.

Namun ketika suku bunga global naik, dana murah menghilang, dan investor global butuh kepastian arus kas, seluruh paradigma itu runtuh. McKinsey menyebut fase ini sebagai “the return to fundamentals”, sebuah titik balik ketika dunia teknologi dipaksa kembali pada prinsip dasar bisnis: menghasilkan margin, bukan membakar modal. Goldman Sachs bahkan menulis dengan sangat tegas pada 2023: “There is no longer a premium for growth without visibility of profit.”

Pada titik inilah jarak strategi antara GoTo dan Grab mulai melebar. GoTo tidak lagi memiliki ruang untuk terus menanggung kerugian; ekspansi yang agresif hanya akan memperburuk neraca. Sebaliknya, Grab masih memiliki nafas panjang berkat struktur regional dan sokongan investor global. Namun pasar tidak peduli strategi mana yang tampak lebih ambisius. Pasar hanya peduli siapa yang mampu bertahan dalam fase disiplin baru ini.

Koreksi ini menciptakan dua kelas perusahaan teknologi. Yang pertama adalah perusahaan yang memilih konsolidasi, menutup lini bisnis yang tidak relevan, dan kembali fokus pada segmen inti—seperti GoTo yang menggabungkan logistik, e-commerce, dan layanan on-demand dalam struktur yang lebih ramping. Yang kedua adalah perusahaan yang tetap percaya pada permainan skala regional—seperti Grab yang masih melihat Asia Tenggara sebagai satu medan kompetisi yang harus dikuasai sebelum terlambat.

Baca Juga : Analisis: GoTo Financial Jadi Game Changer Consumer Finance?

Perbedaan arah inilah yang menjadikan rumor merger GoTo–Grab bukan sekadar isu pasar, melainkan refleksi dari siklus industri yang sedang bergerak menuju fase kedewasaan. Ketika pasar digital matang, konsolidasi sering menjadi pilihan paling rasional—bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjaga kelangsungan struktur ekonomi digital itu sendiri.

Seorang analis Harvard Business Review menjelaskan fenomena ini dengan sangat tepat: “Every digital market eventually moves from fragmentation to consolidation. The only question is who leads the consolidation, and who becomes consolidated.”

Asia Tenggara kini sedang berada tepat di fase tersebut. Siklusnya sudah bergerak ke babak baru. Dan rumor merger GoTo–Grab hanyalah manifestasi dari dinamika besar yang menggerakkan seluruh industri teknologi regional. Pada saat yang sama, koreksi ini juga membuka mata regulator bahwa ekonomi digital bukan lagi proyek kecil. Ekosistem ini menyerap jutaan pekerja gig, menopang UMKM, dan membangun infrastruktur pembayaran nasional yang bersifat strategis. Ketika pasar sebesar ini memasuki fase transisi, pemerintah tidak lagi bisa menjadi penonton. Keterlibatan mereka menjadi bagian dari stabilitas ekonomi jangka panjang.

Inilah alasan mengapa isu merger GoTo–Grab terasa “lebih besar daripada dua perusahaan”. Yang dipertaruhkan bukan sekadar valuasi dan kepemilikan, melainkan stabilitas ekonomi digital Indonesia dalam satu dekade ke depan. Fase koreksi ini menjadi jembatan menuju era baru—era di mana perusahaan teknologi tidak lagi dinilai dari seberapa besar mereka membakar uang, tetapi seberapa kokoh mereka membangun fondasi bisnis yang berkelanjutan.

“Di setiap siklus industri, ada masa ketika narasi berubah dari ambisi menjadi disiplin. Dunia teknologi sedang berada tepat di titik itu.” — Southeast Asia Tech Outlook, 2024

Mengapa Negara Mulai Turun Tangan: Stabilitas Gig Worker, UMKM, dan Kedaulatan Ekonomi Digital

Di tengah dinamika industri teknologi yang terus bergerak dari ekspansi menuju konsolidasi, muncul satu aktor yang selama bertahun-tahun hanya berada di pinggiran diskusi: negara. Pada awal ledakan ekonomi digital, pemerintah cenderung membiarkan inovasi berkembang tanpa banyak intervensi, karena percepatan adopsi digital dinilai lebih penting daripada detail regulasi. Namun setelah ekosistem ini tumbuh sedemikian besar dan menjadi penopang kehidupan ekonomi jutaan warga, negara tidak lagi memiliki kemewahan untuk bersikap pasif.

Indonesia, seperti banyak negara lain, kini menghadapi realitas baru: ekonomi digital bukan sekadar sektor bisnis, tetapi infrastruktur sosial-ekonomi yang memengaruhi stabilitas nasional. Di dalamnya terdapat lebih dari empat juta pekerja gig, ratusan ribu UMKM kuliner dan retail, serta jaringan pembayaran yang memproses transaksi setiap detik. Dengan skala sebesar itu, setiap perubahan besar—termasuk potensi merger raksasa seperti GoTo dan Grab—secara otomatis menjadi isu publik, bukan hanya isu korporasi.

Pada tahap ini, pemerintah melihat dua lapisan kepentingan. Lapisan pertama adalah stabilitas tenaga kerja digital. Selama satu dekade terakhir, pekerja gig menjadi bagian penting dari struktur ekonomi perkotaan. Mereka bukan hanya mitra driver, kurir, atau merchant, tetapi penyangga mobilitas dan logistik nasional. Jika terjadi konsolidasi besar antar-platform, dampaknya akan langsung dirasakan mereka: pola insentif berubah, kompetisi antar-platform berkurang, dan struktur pendapatan bisa mengalami pergeseran signifikan. Di titik itulah negara perlu hadir untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi korporasi dan perlindungan para pekerja.

Lapisan kedua adalah kedaulatan ekonomi digital. Pertumbuhan sektor ini tidak hanya melahirkan pemain lokal kuat seperti GoTo, tetapi juga menarik perhatian modal global raksasa. Tanpa tata kelola yang tepat, aset digital strategis bisa dengan mudah berpindah kendali ke luar negeri. Dalam konteks ini, peran negara bukan untuk mengatur bisnis secara mikro, tetapi memastikan bahwa arah industri sejalan dengan kepentingan jangka panjang nasional.

Itulah sebabnya pernyataan pemerintah mengenai isu merger GoTo–Grab terasa berbeda dari biasanya. Nada pernyataannya tidak menutup kemungkinan konsolidasi, tetapi juga tidak membiarkan prosesnya terjadi tanpa pengawasan. Pemerintah menempatkan diri sebagai penjaga kepentingan publik, terutama karena ekosistem ini sudah menjadi tulang punggung ekonomi baru Indonesia. Dalam beberapa laporan media, kehadiran lembaga investasi negara di meja diskusi disebut sebagai sinyal bahwa negara ingin memastikan struktur kepemilikan tetap sehat dan tidak menjurus ke dominasi tunggal pihak luar.

Baca Juga : Panduan Lengkap Pembiayaan KPR: Fintech Mortgage di Era Baru

Fenomena ini bukan unik Indonesia. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura juga mengambil posisi aktif dalam menjaga perusahaan-perusahaan teknologi strategis di dalam negeri. Ekonomi digital bukan lagi sektor yang dapat diserahkan sepenuhnya kepada dinamika pasar; ia telah menjadi bagian dari arsitektur ketahanan ekonomi. Seperti yang ditulis oleh Asian Development Bank dalam laporan Digital Policy Outlook 2024: “Digital economy is no longer a marketplace; it has evolved into a national asset.”

Dalam konteks itu, isu merger GoTo–Grab menjadi lebih dari sekadar manuver korporasi. Ia adalah ujian apakah Indonesia mampu mengatur konsolidasi industri besar dengan tetap menjaga kepentingan pekerja, UMKM, dan kedaulatan ekonomi digital. Peran negara bukan menggantikan mekanisme pasar, tetapi memastikan bahwa transisi yang terjadi tidak menciptakan guncangan sosial atau distorsi kekuasaan yang berlebihan.

Dengan demikian, campur tangan negara dalam isu ini bukanlah keanehan, melainkan konsekuensi logis dari besarnya peran ekonomi digital dalam kehidupan masyarakat. Di tengah perubahan arah industri yang semakin cepat, negara kini menjadi penjaga keseimbangan: memastikan inovasi tetap tumbuh, tetapi dalam kerangka yang tidak mengabaikan fondasi ekonomi rakyat yang menopang seluruh ekosistem.

“Ketika ekonomi digital telah menjadi urat nadi masyarakat, negara tidak lagi bisa sekadar mengawasi dari kejauhan.” — Asian Digital Governance Review, 2024

Pergeseran Kepemilikan, Saham Preferen, dan Pertarungan Senyap di Balik Arah Baru GoTo

Di balik dinamika industri yang berputar cepat, ada satu babak yang jarang dibicarakan di ruang publik, tetapi memiliki andil besar dalam menentukan arah GoTo dan seluruh ekosistem digital Indonesia: struktur kepemilikan dan saham preferen. Sebagian besar masyarakat hanya melihat GoTo dari sisi operasional—layanan transportasi, e-commerce, dan pembayaran. Namun di tingkat paling dalam, arah strategis sebuah perusahaan publik sering kali ditentukan oleh siapa yang memiliki hak suara, bukan hanya berapa besar saham yang mereka pegang.

Dalam perusahaan teknologi, terutama yang lahir dari merger atau konsolidasi besar, struktur saham tidak selalu linear. Ada saham biasa, dan ada saham preferen—yang dalam banyak kasus memberi hak suara lebih besar, atau hak tertentu dalam pengambilan keputusan strategis. Struktur seperti ini lazim digunakan di Silicon Valley maupun Asia Timur untuk menjaga kendali pendiri atau pemegang visi jangka panjang, bahkan ketika kepemilikan ekonominya menurun.

GoTo tidak berbeda. Ketika perusahaan ini resmi terbentuk, terdapat kelas saham preferen yang dirancang untuk menjaga kesinambungan arah perusahaan di tengah perubahan pasar. Namun perjalanan perusahaan tidak selalu berjalan mulus. Kerugian ekstrem pada 2022–2023, tekanan investor global, dan kebutuhan efisiensi membuat suara internal terbelah antara dua paradigma: kelompok yang ingin terus agresif memperluas wilayah, dan kelompok yang melihat bahwa perusahaan harus segera berbelok menuju profitabilitas.

Perbedaan pandangan itu akhirnya melahirkan perubahan manajemen. Ada fase ketika para pendiri tidak lagi berada di posisi pengambil keputusan. Ada juga fase ketika arah perusahaan diambil alih oleh sosok yang lebih dipercaya mampu menavigasi jalur profit—dan dalam konteks GoTo, langkah ini disambut pasar sebagai sinyal kedewasaan korporasi. Namun pergantian kendali dalam perusahaan teknologi sebesar ini tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada dinamika mengenai siapa yang seharusnya dan yang tidak seharusnya memegang hak suara khusus yang melekat pada saham preferen.

Di tengah restrukturisasi tersebut, muncul diskusi tentang bagaimana saham preferen itu akan bertransisi. Dalam banyak pemberitaan lama, tersirat bahwa saham preferen hanya dapat dialihkan kepada pihak yang disetujui melalui mekanisme perusahaan. Hal ini umum dalam tata kelola perusahaan teknologi global—untuk memastikan bahwa kepemimpinan strategis tidak jatuh ke tangan yang tidak sejalan dengan visi jangka panjang perusahaan. Namun dalam konteks GoTo, transisi ini tampaknya belum sepenuhnya selesai. Publik tidak melihat laporan besar mengenai perubahan kepemilikan saham preferen, dan ini memberikan gambaran bahwa pertarungan arah internal masih berlangsung secara halus.

Baca Juga : Fintech Mortgage: Solusi KPR untuk Freelancer & Gig Economy

Perubahan-perubahan ini semakin relevan ketika GoTo memasuki fase profitabilitas dan menjadi pusat perhatian politik-ekonomi nasional. Ketika perusahaan menjadi aset strategis negara—menyerap jutaan tenaga kerja, menjadi pilar UMKM, dan menjaga sirkulasi ekonomi digital—kepemilikan dan hak suara bukan lagi urusan internal semata. Regulasi, persepsi publik, bahkan tekanan geopolitik modal global bisa memengaruhi bagaimana saham preferen harus diposisikan.

Dalam ekosistem lain seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura, negara memiliki praktik yang sama: menjaga agar perusahaan teknologi strategis tidak kehilangan kendali nasional walaupun memiliki investor global. Karena itu, wajar bila publik membaca adanya dinamika yang lebih dalam terkait kepemilikan saham preferen GoTo. Bukan dalam arti intervensi langsung, tetapi dalam konteks memastikan bahwa arah baru perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan jangka panjang ekonomi Indonesia.

Fenomena ini juga menjelaskan mengapa isu merger GoTo–Grab memiliki lapisan yang lebih kompleks dibanding sekadar manuver bisnis. Jika struktur kepemilikan di GoTo belum sepenuhnya stabil, isu merger otomatis merembet menjadi isu keseimbangan kuasa: siapa yang akan memimpin arah baru? Siapa yang memiliki hak suara inti? Apakah arah perusahaan tetap dipegang oleh pihak yang memahami konteks domestik, atau akan bergerak berdasarkan tekanan investor global?

Seorang akademisi dari Lee Kuan Yew School pernah menulis: “Dalam perusahaan teknologi besar, kepemilikan bukan sekadar nominal. Ia adalah peta kekuasaan.”

Dan di balik ketenangan publik, peta kekuasaan itulah yang kini sedang diatur ulang—pelan-pelan, senyap, tetapi sangat menentukan.

“Ketika perusahaan menjadi infrastruktur nasional, kepemilikan berubah dari sekadar aset menjadi mandat.” — ASEAN Corporate Governance Forum, 2024

Apakah Merger GoTo – Grab Benar-Benar Perlu? Tiga Skenario Strategis dalam Siklus Industri

Setelah memahami dinamika siklus industri, koreksi global, hingga pertarungan pengaruh di balik struktur kepemilikan, muncul satu pertanyaan besar yang kini berputar di antara investor, analis, regulator, hingga publik: apakah merger GoTo–Grab benar-benar diperlukan? Atau justru isu ini menjadi bagian dari permainan siklus industri yang sedang memasuki fase konsolidasi alami?

Pada tingkat tertentu, rumor merger ini bukan sekadar wacana, tetapi cermin dari kondisi pasar yang bergerak menuju kedewasaan. Ketika biaya modal meningkat dan pertumbuhan organik melambat, pasar digital cenderung mengarah pada pengurangan pemain. Konsolidasi menjadi strategi yang umum, bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan bisnis. Namun ketika kita masuk lebih dalam ke konteks Indonesia, jawabannya tidak sesederhana hitung-hitungan finansial. Ekosistem digital Indonesia terlalu besar, terlalu kompleks, dan terlalu strategis untuk diserahkan sepenuhnya pada logika merger konvensional.

Dari sini, setidaknya ada tiga skenario strategis yang bisa terjadi—masing-masing dengan implikasi yang sangat berbeda bagi industri, pekerja gig, UMKM, hingga stabilitas ekonomi digital nasional.

Skenario pertama adalah GoTo berjalan mandiri tanpa merger, melanjutkan apa yang sudah dibangun dalam dua tahun terakhir: konsolidasi internal, perampingan biaya, dan akselerasi profitabilitas. Skenario ini mungkin tampak konservatif, tetapi justru paling sejalan dengan siklus koreksi global. Banyak analis memandang bahwa GoTo sudah memasuki jalur yang tepat—jalur perusahaan teknologi yang matang dan siap berdiri sebagai entitas nasional yang solid. Jika eksekusi berjalan konsisten, pasar akan memberi penghargaan dalam bentuk re-rating valuasi, bahkan tanpa merger sama sekali.

Skenario kedua adalah merger penuh GoTo–Grab, sesuatu yang secara teori dapat menciptakan raksasa digital Asia Tenggara. Dalam simulasi berbagai lembaga riset, merger penuh dapat menghasilkan efisiensi besar—mulai dari logistik, teknologi, hingga pemasaran. Namun risiko regulasi sangat tinggi, terutama dalam konteks monopoli transportasi dan food delivery. Di sisi lain, integrasi dua organisasi besar dengan budaya berbeda bukan pekerjaan mudah. Indonesia tidak dapat mengambil risiko menciptakan entitas raksasa yang sulit dikendalikan ketika ekonomi digital telah menjadi pilar infrastruktur nasional.

Skenario ketiga, dan oleh banyak pengamat dianggap paling realistis, adalah akuisisi parsial Grab Indonesia oleh GoTo. Skenario ini lebih mudah secara regulasi karena transaksi tetap terjadi dalam yurisdiksi nasional. Selain itu, integrasi operasional bisa berjalan lebih cepat karena kedua platform memiliki tumpang tindih merchant dan jaringan mitra yang cukup besar. Dalam konteks stabilitas ekonomi digital, ini adalah skenario yang paling seimbang: efisiensi meningkat, kendali tetap berada di dalam negeri, dan risiko konsolidasi ekstrem dapat diminimalisir.

Baca Juga : Sejarah KPR: Transformasi Underwriting dari Manual ke AI

Namun terlepas dari skenario mana yang akhirnya terjadi, isu merger ini pada dasarnya merupakan refleksi dari siklus industri. GoTo dan Grab berada pada dua arah strategi yang berbeda—yang satu memilih konsolidasi nasional, yang lain mengejar ekspansi regional. Ketika dua paradigma ini bertemu, merger menjadi pusat gravitasi yang menarik perhatian seluruh pasar. Terlebih lagi, struktur kepemilikan dan politik ekonomi digital membuat isu ini bergerak lebih dalam daripada sekadar manuver pasar modal. Ia menjadi bagian dari pertanyaan yang lebih fundamental: struktur ekonomi digital seperti apa yang ingin Indonesia bangun dalam satu dekade ke depan?

Dengan skala ekonomi digital Indonesia yang kini terbesar di Asia Tenggara, masa depan industri tidak akan ditentukan oleh satu keputusan merger atau tidak merger. Yang menentukan adalah bagaimana keputusan itu sejalan dengan siklus industri global, kemampuan adaptasi perusahaan, dan kepentingan nasional jangka panjang. Dalam konteks itu, isu merger GoTo–Grab bukanlah inti persoalan, melainkan pintu gerbang untuk memahami bagaimana Indonesia mengelola transisi menuju ekonomi digital yang lebih dewasa dan berdaulat.

“Merger bukan tujuan. Ia adalah salah satu alat dalam siklus konsolidasi ketika industri memasuki fase kedewasaan.” — Global Tech Cycle Report, 2024

Momentum atau Titik Balik: Ke Mana Arah Ekonomi Digital Indonesia?

Setiap industri besar selalu memiliki satu momen ketika dinamika internal, tekanan eksternal, dan kepentingan publik bertemu di satu titik yang sama. Di dunia teknologi Indonesia, momen itu tampaknya telah tiba melalui isu merger GoTo–Grab. Meskipun perbincangan ini tampak seperti sekadar rumor pasar, kenyataannya ia membuka jendela yang lebih besar untuk melihat bagaimana ekonomi digital Indonesia bergerak menuju fase kedewasaan yang lebih kompleks dan strategis.

Selama satu dekade terakhir, Indonesia menjadi saksi bagaimana ekonomi digital tumbuh dari sebuah ekosistem eksperimental menjadi infrastruktur nasional yang memengaruhi mobilitas, konsumsi, UMKM, hingga tenaga kerja. Fase ekspansi besar-besaran yang ditopang modal global telah berubah menjadi fase konsolidasi yang lebih rasional. Perusahaan tidak lagi dinilai berdasarkan seberapa besar mereka membakar uang, tetapi seberapa kokoh fondasi model bisnis yang mereka bangun. Dalam fase ini, pertanyaan tentang merger bukan lagi soal siapa mengakuisisi siapa, melainkan siapa yang memiliki kemampuan untuk bertahan dan memimpin ekosistem.

Isu merger GoTo–Grab hanya menjadi simbol dari transisi besar ini. GoTo memilih jalur konsolidasi nasional, mengencangkan struktur, dan mengejar profitabilitas yang selama bertahun-tahun terasa jauh. Grab memilih jalur ekspansi regional dengan skala lintas negara. Pertemuan dua strategi ini menciptakan gravitasi di mana pasar, investor, regulator, dan publik mencoba menafsirkan arah yang paling masuk akal untuk masa depan.

Namun di balik semua analisis finansial dan skenario strategis, ada dimensi yang lebih fundamental: kedaulatan ekonomi digital. Ketika layanan transportasi, pembayaran, pengiriman makanan, dan perdagangan online menjadi kebutuhan sehari-hari, siapa yang mengendalikan platform-platform ini bukan lagi pertanyaan bisnis semata. Ia menjadi pertanyaan sosial, ekonomi, bahkan politik. Dan seperti yang terlihat dalam pernyataan pemerintah belakangan ini, negara memiliki peran dalam memastikan bahwa ekosistem digital tetap berada dalam orbit kepentingan publik.

Dalam konteks ini, isu merger bukan hanya momentum opportunistik, tetapi bisa menjadi titik balik. Jika konsolidasi dilakukan dengan tata kelola yang tepat, industri dapat memasuki fase baru yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pekerja gig mendapat kepastian, UMKM mendapatkan infrastruktur yang lebih solid, dan perusahaan digital memiliki ruang untuk tumbuh melalui profit, bukan subsidi. Namun jika konsolidasi dilakukan secara terburu-buru atau tanpa mempertimbangkan struktur kepemilikan dan stabilitas nasional, ekosistem digital justru dapat kehilangan keseimbangannya.

Baca Juga : Underwriting Mortgage 1.0: Era KPR Manual 80-90an & 5C

Pada akhirnya, masa depan ekonomi digital Indonesia tidak ditentukan oleh satu merger atau satu manuver korporasi. Ia akan ditentukan oleh kemampuan seluruh ekosistem—perusahaan, regulator, investor, pekerja gig, dan publik—untuk membaca arah perubahan global dan merumuskan strategi yang matang. Dalam siklus industri teknologi, kehati-hatian dan ketepatan sering lebih penting daripada keberanian agresif.

Isu merger GoTo–Grab menjadi pengingat bahwa ekonomi digital Indonesia telah memasuki babak baru: babak ketika keputusan bisnis tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari arsitektur ekonomi nasional. Apakah ini momentum untuk memperbesar skala atau titik balik untuk menata ulang arah, jawabannya berada pada bagaimana Indonesia memilih untuk memimpin masa depan digitalnya.

Seperti ditulis oleh seorang ekonom Asia dalam laporan regional terbaru: “Ekonomi digital adalah fondasi baru identitas ekonomi Indonesia. Masa depannya harus dijaga, bukan dibiarkan terbentuk oleh keadaan.”

Di persimpangan inilah Indonesia berdiri hari ini.

“Ketika platform digital menjadi infrastruktur nasional, setiap keputusan korporasi otomatis menjadi keputusan publik.” — Asia Digital Economic Forum, 2025

📚 DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI

1. McKinsey & Company. (2019–2024). Southeast Asia Digital Consumer Trends; Digital Challenger Banks; Return to Fundamentals Report.
2. Goldman Sachs Research. (2023). Tech Sector Outlook: Profit Visibility in High-Rate Environments.
3. Harvard Business Review. (2021–2024). The Cycles of Digital Consolidation; Why Tech Companies Shift from Growth to Profit.
4. OECD. (2024–2025). Digital Labour Studies: Gig Economy Reshaping Labour Mobility in Emerging Markets.
5. Asian Development Bank (ADB). (2024). Digital Policy Outlook: National Sovereignty in the Digital Age.
6. ASEAN Digital Economic Forum. (2024–2025). Infrastructure, Governance, and Platform Dominance in Southeast Asia.
7. Reuters. (2022–2025). Artikel dan laporan terkait GoTo Group, Grab Holdings, profitabilitas, dan dinamika merger di Asia Tenggara.
8. Nikkei Asia. (2024–2025). Southeast Asia Tech Landscape; GoTo–Grab Market Analysis.
9. The Straits Times. (2024–2025). Liputan konsolidasi ride-hailing dan perkembangan platform digital di Asia Tenggara.
10. The Edge Singapore. (2024–2025). Artikel terkait investor regional, pendanaan startup, dan konsolidasi platform digital.
11. Laporan Keuangan Resmi GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (2022–2025). Ringkasan EBITDA, restrukturisasi organisasi, dan perkembangan menuju profit.
12. Prospektus IPO GoTo Group. (2022). Struktur kepemilikan, hak suara, dual-class shares, dan governance framework.
13. Grab Holdings Inc. (2022–2025). Annual Reports & Financial Results.
14. Bursa Efek Indonesia (IDX). (2023–2025). Data aksi korporasi, keterbukaan informasi, dan perkembangan saham GOTO.
15. World Bank. (2023–2025). Digital Economy Reports: Gig Workforce Participation & Small Business Digitalisation.
16. IMF. (2025). Labour Outlook: Informal, Gig-Based, and Hybrid Workers.
17. KPPU Indonesia. Pedoman publik mengenai regulasi anti-monopoli dan merger platform digital.
18. Lee Kuan Yew School of Public Policy. (2023–2024). Governance of Big Tech in ASEAN.
19. Stanford Graduate School of Business. (2021–2024). Kajian akademik mengenai dual-class share structures dan voting power di perusahaan teknologi.
20. Ministry of Communication & Digital Economy (ASEAN). (2023–2024). Studi mengenai governance platform digital lintas negara.