Rooma21.com – Progres pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) masih terus berjalan sesuai dengan target yang rencananya akan resmi dibuka pada 17 Agustus 2024 mendatang. Sejumlah investor dari dalam dan luar negeri sudah mulai membuka usahanya di IKN seperti Agung Sedayu Group yang beranggotakan Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group.

Presiden Joko Widodo berpesan agar dilakukan penggabungan investasi asing dan dalam negeri. Beberapa negara sudah masuk dalam list investor untuk pengembangan IKN, salah satunya Korea Selatan. Investor dari Korea Selatan masih menunggu dan mengamati untuk berinvestasi di IKN. Salah satu faktornya dikarenakan masih menanti dinamika pemilihan umum tahun depan.

“Investor Korea masih wait and see sampai tahun depan bulan Februari, tapi tampaknya bulan Februari belum selesai, ya?,” jelas Chairman Korea Chamber of Commerce and Industry in Indonesia Lee Kang Hyun yang dikutip dari dari Kompas.com.

Lihat Juga: Dapatkan Informasi tentang seputar Real Estate, Mortgage & Realtor di Indonesia.

Menurut Lee, kesempatan kerja sama investasi di IKN antara Indonesia dan Korea Selatan dinilai sangat luas. Terlebih karena Korea memiliki pengalaman dalam membangun kota cerdas atau smart city, seperti yang diusung pemerintah Indonesia dalam membangun IKN.

Lee yang merupakan kepala dari Kadinnya Korea, mengatakan perlu diperhatikan bahwa pemerintah harus memiliki konsisten dalam hal investasi secara umum. Apalagi kata dia, sering terjadi adanya perubahan prioritas kebijakan setiap perubahan kepemimpinan dan tahun depan merupakan momen penting karena adanya Pemilu Presiden.

Dia memberikan contoh saat masih bekerja di Samsung Elektronik, dimana kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TDKN) tertentu hingga Samsung membuat pabrik di Indonesia. Lalu kebijakan kemudian berubah sehingga perusahaan lain boleh hanya memiliki pusat riset dan pengembangan (reseach and development/R&D).

Menurut dia, yang juga menjadi kekhawatiran lain adalah tentang relaksasi bebas pajak masuk kendaraan listrik Complety Build Up (CBU) yang diduga menguntungkan investor lain. Bagi Lee, sebagai Investor, konsistensi dinilai sangat penting.

Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan menilai isu-isu yang digelontorkan politisi memang bisa berubah dan merupakan dinamika politik. Namun, ia meyakini, seluruh pihak memahami apa yang harus didukung.

Nurul memberi contoh komitmen pembangunan infrastuktur di luar Pulau Jawa yang menimbulkan pro dan kontra pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan terkait pembangunan di luar Jawa tetap dijalankan sesuai jalurnya dan mengundang banyak investasi di luar Pulau Jawa.

Ia memastikan bahwa kebijakan investasi tidak hanya akan memberatkan pihak tertentu. Dikatakan Nurul, ahwa Korea Selatan adalah rekanan yang cukup responsif untuk membahas perihal kerja sama investasi. Hal tersebut dikarenakan Korea memandang Indonesia sebagai rekan yang dapat diandalkan untuk mendukung kebutuhan global, termasuk energi terbarukan. (Nabilla Chika Putri)