Propertynbank.com – Target kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 meningkat menjadi 350.000 unit, naik dari target sebelumnya sebesar 220.000 unit. Hal ini merupakan perintah Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait atau Ara.

Menurut Ara, anggaran untuk pembangunan 220 ribu unit rumah sebesar Rp18,7 triliun. Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp16,4 triliun untuk mendukung peningkatan kuota FLPP. “Total ada sekitar Rp43 triliun, skema FLPP untuk 350 ribu unit rumah,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/05/25).

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pendanaan FLPP menggunakan skema gabungan, yakni 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari perbankan.

”Skema ini juga didukung oleh Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,02 triliun, sehingga total anggaran mencapai Rp43 triliun.” jelas Heru.

Menurut data, BP Tapera tercatat telah berhasil menyalurkan FLPP sebanyak 53.874 unit pada kuartal I tahun 2025. Capaian ini mengalami lonjakan sebesar 1.173,92 persen dibandingkan dengan realisasi pada kuartal I tahun 2024 yang hanya mencapai 4.229 unit rumah.

Baca Juga : Lippo Group Mulai Lakukan Pembayaran 13 Konsumen Meikarta Senilai Rp 3,5 M

Heru menambahkan, hingga 27 Mei 2025, tercatat realisasi pembangunan mencapai 137.931 unit, dengan 95.874 unit telah rampung dan siap huni. Angka ini setara dengan 43 persen dari total 220 ribu rumah subsidi.

”Kami hitung mulai 1 Januari hingga 27 Mei 2025, dari yang masih proses membangun hingga ready stock, sampai kemudian realisasi KPR FLPP sudah 137.931 unit, dengan total realisasi KPR FLPP ada 95.874 unit,” tambahnya.

Sasaran Program FLPP

Program ini juga menyasar berbagai segmen masyarakat, termasuk anggota TNI AD, guru, tenaga kesehatan, wartawan, pekerja migran, pemandu wisata, serta buruh dan pekerja swasta. Beberapa segmen seperti buruh bahkan mencatat realisasi melebihi target awal, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program ini.

Baca Juga : Komitmen Kepala Kanwil BPN Sultra : Mendorong Percepatan Reforma Agraria

”Ini terus kami upayakan yang segmentasinya, terus kemudian juga yang non-fixed income (kelompok berpenghasilan tidak tetap) ini juga terus kami upayakan supaya bisa lebih maksimal lagi penyerapannya,” pungkasnya.

Pemerintah menyatakan bahwa skema kuota FLPP lama sebesar 220.000 unit tidak lagi berlaku. Kini, target baru sebesar 350.000 unit resmi dijalankan dengan dukungan penuh dari Presiden, Kementerian Keuangan, bank swasta, BUMN, dan DPR. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menggerakkan roda ekonomi nasional secara signifikan. (Laporan Rafi)