Rooma21.com,Jakarta-Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat, khususnya di wilayah pedesaan. Melalui dukungan penuh dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, program Propertinomic 2.0 yang digagas oleh Realestat Indonesia (REI) diharapkan mampu mewujudkan target pembangunan 1 juta rumah tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejumlah langkah strategis pun disiapkan, termasuk pemanfaatan tanah telantar secara tepat guna dan program tata ruang berkelanjutan.
Nusron Wahid: Dukung Penuh Propertinomic 2.0 dan Program 1 Juta Rumah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh program Propertinomic 2.0 yang digagas oleh Realestat Indonesia (REI). Program ini bertujuan membangun satu juta rumah di pedesaan tanpa menggunakan anggaran negara (APBN).
Dalam acara Halalbihalal Keluarga Besar REI yang digelar pada 21 April 2025 di Sheraton Grand Jakarta, Nusron mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 73.432 hektare tanah telantar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah desa.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.490 hektare telah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi. Lahan ini tersebar di berbagai wilayah seperti Aceh, Banten, dan lainnya,” jelas Nusron.
Tanah Telantar Harus Digunakan Secara Selektif dan Efisien
Meskipun tersedia, pemanfaatan tanah telantar tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Nusron menegaskan bahwa penggunaan lahan tersebut harus memperhatikan program pemerintah lainnya.
“Sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, saya adalah manajer risiko. Maka dari itu, kami berhati-hati dalam menghitung cost and benefit untuk memastikan penggunaan lahan berjalan optimal,” ujarnya.
Tanah tersebut nantinya akan dikelola oleh Bank Tanah sebelum diberikan kepada pengembang atau pemerintah daerah.
Serapan Anggaran Capai 33,75% di Triwulan Pertama
Dalam Rapat Kerja Evaluasi Capaian Program dan Anggaran Triwulan I 2025, Nusron memaparkan bahwa pagu efektif kementerian setelah efisiensi mencapai Rp4,44 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,49 triliun atau 33,75%. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp0,88 triliun atau 27,40%.
Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi Jadi Prioritas
Hingga minggu kedua April 2025, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 121,64 juta bidang tanah dari total target 126 juta bidang (setara 94,4%). Untuk tanah wakaf, telah diterbitkan sertifikat bagi 267.994 bidang, dan 8.226 rumah ibadah juga telah menerima sertifikat resmi.
ILASP: Tata Ruang Adaptif Iklim dan Penguatan Hak Atas Tanah
Nusron juga menyoroti program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Program ini dirancang untuk mendukung penataan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim serta memperkuat sistem pertanahan nasional.
Dengan nilai pinjaman sebesar 653 juta USD, ILASP mencakup penyusunan RDTR di seluruh Indonesia, pendaftaran tanah ulayat, hingga percepatan PTSL dan pengukuran batas wilayah APL.
DPR Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan dukungannya terhadap kinerja Nusron Wahid dan jajarannya. Ia mengapresiasi langkah strategis kementerian, termasuk legalisasi HGU untuk sektor perkebunan sawit serta penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Kami mengapresiasi keberanian dan ketegasan Menteri Nusro
