Rooma21.com,Jakarta-Bank tanah untuk perumahan : Pemerintah mengusulkan pembentukan Bank Tanah yang fokus pada penyediaan lahan untuk sektor perumahan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan bahwa Bank Tanah ini sebaiknya berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP agar dapat bergerak cepat dalam mengelola aset lahan negara.
“Bank Tanah ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi digunakan untuk membangun hunian rakyat,” ujar Fahri dalam rapat bersama Dirjen Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Meningkatkan Pasokan Hunian dan Kepastian Investasi
Keberadaan Bank Tanah ini diharapkan dapat mendorong pasokan perumahan rakyat dengan menjamin ketersediaan lahan. Hal ini juga akan memberikan kepastian bagi para investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan hunian.
Fahri menambahkan bahwa dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, pemerintah bisa lebih efektif mengintervensi harga rumah agar tetap terjangkau. “Karena harga lahan biasanya mencapai 40 persen dari harga rumah yang dijual,” jelasnya.
Dimulainya Proyek Percontohan di Kalibata
Untuk mempercepat realisasi, Wamen PKP mengungkapkan bahwa proyek pertama yang akan dilakukan adalah pembangunan Rumah Susun di bekas lokasi perumahan DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan. Proyek ini bekerja sama dengan investor dari Qatar yang telah menandatangani MoU di Istana Merdeka pada Rabu (8/1/2025).
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait skema pemanfaatan aset untuk perumahan rakyat.
Perumahan untuk Guru: Sinergi dengan Kemendikdasmen
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, Menteri PKP Maruarar Sirait mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Tujuan utama pertemuan ini adalah membahas pembangunan rumah dinas bagi guru agar mereka dapat tinggal dekat dengan tempat mengajar. Program ini juga diharapkan dapat menarik serta mempertahankan tenaga pendidik di daerah-daerah yang membutuhkan.
Maruarar menegaskan bahwa data dari BPS akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan penerima manfaat perumahan subsidi ini. “Presiden meminta agar bantuan ini tepat sasaran dan rumah yang diberikan harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” ujarnya.
Target 20.000 Unit Rumah Subsidi untuk Guru
Sebagai langkah konkret, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 20.000 unit rumah subsidi bagi guru. “Kami berharap ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja para guru,” imbuhnya.
Proyek ini akan menggunakan data penerima yang diverifikasi oleh BPS dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen agar alokasi bantuan tepat sasaran.
Dengan adanya Bank Tanah untuk sektor perumahan dan pembangunan rumah subsidi bagi guru, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem perumahan yang lebih inklusif dan terjangkau bagi masyarakat.
