Propertynbank.com – BP Tapera menyatakan keseriusannya dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo, melalui pembiayaan skema subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Tapera. Tahun 2025, BP Tapera menargetkan penyaluran dana FLPP sebanyak 220 ribu unit rumah subsidi yang disalurkan kepada MBR yang tersebar di seluruh di Indonesia.

“Sejak tahun 2022 – 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sebanyak 665.300 unit rumah subsidi senilai Rp76,04 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan Tapera sebanyak 19.267 unit rumah bersubsidi senilai Rp3,02 Triliun,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho saat menjadi salah satu panelis pada sesi diskusi panel yang mengangkat tema Housing Sector Outlook : Providing Shelter, di Jakarta, Selasa (11/2).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait menegaskan, Kebijakan Pro Rakyat Pemerintahan Presiden Prabowo yang telah terealisasi sejak dirinya dan Menteri Kabinet Merah Putih dilantik pada Oktober 2024 lalu. Kebijakan ini mengusung semangat Saatnya Rakyat Punya Rumah, salah satunya melalui program yang mengubah biaya menjadi gratis untuk pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kini menjadi 0%, yang sebelumnya dibebankan kepada masyarakat atas pembelian atau pembangunan rumah tinggal.

Baca Juga : BP Tapera dan Bank Mandiri Dukung Pembiayaan Perumahan Prajurit TNI AD

“Ketiga program ini belum pernah ada sebelumnya, namun semua ini untuk siapa? Untuk rakyat. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saat ini negara bisa mewujudkan ini, membuka karpet merah untuk rakyat kecil. Itulah yang ingin kita capai,” kata Menteri Ara.

Selanjutnya, Menteri Ara juga menyampaikan bahwa ada program yang mempercepat proses, yaitu penyederhanaan proses penerbitan sertifikat PBG, yang sebelumnya memakan waktu lama kini sudah jauh lebih cepat.

“Izin PBG yang semula memakan waktu 45 hari kini menjadi hanya 10 hari setelah dokumen lengkap diserahkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG dalam waktu 15 menit, Provinsi DKI Jakarta hanya 17 menit, dan masih banyak pemerintah daerah lainnya. Artinya, lompatan pelayanan publik di Indonesia menurut saya bukan lagi sebuah evolusi, tetapi sudah menjadi progres nyata, karena dapat mengubah yang tadinya berbulan-bulan menjadi hanya 14 menit,” ujarnya menambahkan.

Dalam momen event Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 tersebut, Ara juga mengajak para calon investor asing untuk tidak ragu berinvestasi di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, memiliki kepastian hukum, dan memiliki potensi pasar yang menjanjikan.

Baca Juga : BP Tapera Salurkan FLPP Masih Gunakan Skema Yang Sama

“Negara kami banyak belajar dari pendahulu kami yang telah berjuang mengelola kekayaan alam negara kami, dan kami dalam pemerintahan Prabowo tentu berusaha untuk lebih baik, lebih benar, dan lebih cepat mengelola itu,” tandasnya.

Selain itu, dirinya juga membuka diri untuk mendengarkan dan menerima masukan serta usulan dari para calon investor mengenai hal-hal yang perlu disiapkan terkait peraturan untuk mendukung keberlangsungan bisnis yang menguntungkan bagi semua pihak.

“Investor perlu peraturan seperti apa, kebijakan negara seperti apa, prinsipnya ada tiga, pertama yang bagus untuk negara, apa manfaatnya bagi negara kami, bagi pemerintahan kami; kedua, apa manfaatnya bagi rakyat kami, dan ketiga, apa manfaatnya bagi dunia usaha,” ungkap Menteri Ara.

Sebagai informasi, capaian kinerja Realisasi KPR Subsidi sejak ditunjuk sebagai Menteri pada 20 Oktober 2024 hingga 7 Februari 2025, yang telah mencapai 96.537 unit. Angka ini terbagi menjadi 56.753 unit berdasarkan data proses pembangunan hingga akad dan 39.784 unit sebagai realisasi penyaluran KPR Subsidi.